Kerajaan Wajo - Negeri Demokrasi yang Membentuk Jati Diri Bugis

Kerajaan Wajo

Negeri Kebebasan, Kejujuran, dan Demokrasi Adat yang Membentuk Jati Diri Bugis

Di tengah jantung tanah Bugis, di hamparan sawah yang menghijau sepanjang musim dan di tepian Danau Tempe yang tenang beriak, pernah berdiri sebuah kerajaan yang kelahirannya berbeda dari kebanyakan kerajaan besar Nusantara. Kerajaan itu bernama Wajo tanah yang menjadikan kebebasan sebagai napas, kejujuran sebagai cahaya, dan musyawarah sebagai denyut kehidupan.

Jika Bone dikenal karena ketegasan kekuasaannya, dan Luwu diagungkan karena tuanya peradaban, maka Wajo menyumbangkan satu warna yang jauh lebih dalam: pikiran merdeka, pemimpin yang dipilih karena keluhuran moral, dan masyarakat yang percaya bahwa keadilan harus tumbuh dari hati, bukan dari takhta. Wajo adalah negeri yang menemukan kehormatannya bukan dari pedang, tetapi dari prinsip.

Awal Berdirinya Wajo
Dari Rawa-Rawa Tempe Menjadi Negeri yang Egaliter
Sejarah Wajo bermula pada abad ke-14 Masehi, ketika wilayah di sekitar Danau Tempe dan lembah Sungai Walanae mulai dihuni oleh berbagai wanua komunitas kecil yang teratur namun belum bersatu. Nama Wajo berasal dari kata Wajowang, yang berarti “tempat rendah dan berawa”. Meski terdengar sederhana, dari tempat itulah lahir salah satu sistem politik paling maju yang pernah dikenal di Nusantara.

Pendiri Wajo, Puang ri Ma’galatung, dikenang sebagai pemimpin bijaksana yang berhasil mempersatukan wanua-wanua yang semula hidup terpisah. Ia tidak mendirikan kerajaan untuk kejayaan dirinya, tetapi untuk kesejahteraan orang banyak. Semangat persatuan itu kemudian berkembang menjadi pemerintahan kolektif yang tak mengenal absolutisme raja. Wajo, sejak lahirnya, menolak diperintah oleh satu suara. Mereka memilih untuk hidup dalam musyawarah, bukan takhta.

Sistem Pemerintahan Wajo: Kebijaksanaan yang Kolektif
Keistimewaan Wajo terletak pada sistem pemerintahannya yang luar biasa progresif: Arung Patampulu Dewan Empat Puluh Pemimpin. Mereka bukan sekadar bangsawan, tetapi tokoh terhormat dari berbagai wilayah yang mewakili suara rakyat.

Dari dewan ini dipilih seorang pemimpin tertinggi bernama Arung Matoa, tetapi jabatan itu tidak diwariskan kepada keturunan atau diukur dari darah bangsawan. Arung Matoa dipilih melalui musyawarah panjang, penilaian moral, dan jejak keteladanan.

Lontara Wajo mencatat dengan tegas:
“Tau Wajoe dé’na pa’taungngi ana’na Arung, tetapi pa’taungngi lempu’e.”
(Orang Wajo tidak mengangkat anak raja sebagai pemimpin, tetapi mengangkat orang yang jujur.)

Pemerintahan Wajo bukanlah milik satu keluarga, tetapi milik seluruh rakyat. Bahkan ketika seorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaan, rakyat memiliki hak penuh untuk menurunkannya. Sebuah konsep yang muncul jauh sebelum dunia modern menamai sistem itu “demokrasi”.

Falsafah Hidup Wajo: Kebebasan yang Berakar pada Moral
Wajo berdiri tegak di atas tiga nilai luhur:

• Alempureng - kejujuran yang tak bisa digoyahkan
• Getteng - keteguhan dalam mempertahankan kebenaran
• Lempue - kelurusan dalam bertindak dan bersikap

Dari nilai-nilai ini tumbuhlah siri’ na pacce, inti martabat masyarakat Bugis: rasa malu yang mulia dan empati mendalam terhadap sesama. Wajo percaya bahwa kebebasan tanpa moral hanya akan membawa kekacauan, dan kekuasaan tanpa kejujuran adalah jalan menuju kehancuran.

Wajo: Pusat Perdangangan dan Intelektual
Selain unggul dalam sistem politik, Wajo juga berkembang sebagai pusat perdagangan. Letaknya yang strategis di antara sungai, danau, dan jalur darat membuat masyarakatnya tumbuh menjadi pelaut tangguh dan pedagang ulung. Kapal-kapal kayu Wajo berlayar hingga Makassar, Maluku, Kalimantan, bahkan Semenanjung Melayu.

Pedagang Wajo terkenal jujur, tegas, dan mampu beradaptasi di mana pun mereka singgah. Catatan Belanda hingga penulis asing menyebut mereka sebagai pedagang paling terpercaya di Asia Tenggara pada masanya.

Wajo juga melahirkan banyak cendekiawan, penulis lontara, ahli hukum adat, dan pembicara ulung yang dihormati di berbagai kerajaan Bugis. Di tanah ini, kata-kata yang jujur dihargai lebih tinggi dari emas.

Posisi Wajo di Tengah Kerajaan Bugis Lain
Dalam dinamika politik Sulawesi Selatan, Wajo dikenal sebagai kerajaan yang cinta damai namun tak pernah menggadaikan prinsipnya. Dalam persekutuan Tellumpoccoé bersama Bone dan Soppeng, Wajo memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan.

Tetapi, berbeda dari kerajaan lain, Wajo menolak untuk tunduk kepada kekuatan manusia mana pun. Prinsipnya jelas:
“Wajoe dé’na maloloé rié ri padanna; namaloloé ri ade’na.”
(Wajo tidak tunduk kepada kekuasaan manusia, tetapi tunduk kepada adatnya sendiri.)

Karena itulah, meski tanpa kekuatan militer besar, Wajo tetap dihormati. Mereka menjadikan martabat sebagai kekuatan utama.

Islamisasi: Harmoni antara Syariat dan Adat
Ketika Islam tiba di Bugis pada abad ke-17, Wajo menerimanya dengan terbuka. Mereka melihat bahwa ajaran Islam sejalan dengan nilai yang telah lama hidup: kejujuran, keadilan, amanah, dan keteguhan.

Integrasi Islam dalam Wajo melahirkan falsafah terkenal:
“Ade’ na sara’ é, éppasengengngi.”
(Adat dan agama harus berjalan berdampingan.)

Islam memperkaya spiritualitas Wajo tanpa menghapus jati diri kebudayaannya. Kedua pilar itu saling menyokong dan membentuk harmoni sosial yang kokoh.

Melawan Kolonialisme: Semangat Kebebasan yang Tak Pernah Padam
Pada abad ke-19, ketika Belanda memperluas pengaruhnya di Sulawesi Selatan, Wajo tetap menjadi wilayah yang paling sulit dikendalikan. Tradisi kebebasan yang mengakar membuat rakyatnya menolak tunduk begitu saja.

Tokoh perlawanan paling terkenal adalah La Maddukelleng, Arung Matoa Wajo yang dikenang karena keberaniannya menentang dominasi kolonial. Ia tidak hanya pemimpin perang, tetapi simbol keteguhan moral rakyat Wajo bahwa kebebasan lebih berharga daripada kenyamanan yang diperoleh dari menyerah.

Warisan Abadi Wajo: Kebebasan sebagai Martabat
Hingga kini, jejak kejayaan Wajo masih terasa di tepi Danau Tempe, di rumah adat megah yang berdiri kokoh, di lontara-lontara yang terjaga, dan dalam cara hidup masyarakatnya yang menghargai keterbukaan dan kejujuran.

Warisan terpenting Wajo bukanlah istana atau wilayah luas, melainkan cara berpikir:

• Bahwa kebebasan adalah hak, namun kehormatan adalah tanggung jawab.
• Bahwa seorang pemimpin dipilih karena kelurusan, bukan karena darah.
• Bahwa masyarakat adil tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari musyawarah.

Dan di antara desir angin Danau Tempe, seakan terdengar kembali pesan para leluhur Wajo:
“Tettongeng ri ade’; lempu’ ri bicara; getteng ri gau'. Di situlah kemuliaan hidup."
(Berpeganglah pada adat, jujurlah dalam bicara, teguhlah dalam berbuat. Di situlah letak kemuliaan manusia.)

Wajo bukan hanya kerajaan dalam buku sejarah, tetapi cahaya kebijaksanaan yang terus hidup dalam jiwa Bugis sebuah negeri yang mengajarkan arti merdeka, bermoral, dan bermartabat.

Admin : Andi Andini

Bagikan ke Media Sosial :